Postur APBN pro pertumbuhan kembali menjadi sorotan setelah sejumlah ekonom menilai desain anggaran negara masih belum cukup kuat mendorong akselerasi ekonomi. Salah satu poin yang kerap dibahas adalah bahwa pertumbuhan Indonesia masih sangat bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Bahkan, konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) jika dilihat dari komponen pengeluaran.
Situasi ini sebenarnya bukan hal baru. Namun, ketika ketidakpastian global tinggi, daya beli masyarakat menghadapi tekanan, dan kebutuhan penciptaan lapangan kerja makin mendesak, struktur APBN semestinya makin tajam: bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mempercepat pertumbuhan melalui belanja yang produktif.
Mengapa Postur APBN Disebut Belum “Pro Pertumbuhan”?
Istilah “pro pertumbuhan” biasanya merujuk pada kemampuan APBN untuk menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang kuat: mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, dan pada akhirnya menaikkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
Ketika APBN dinilai belum pro pertumbuhan, kritik yang muncul umumnya mengarah pada beberapa hal berikut:
- Porsi belanja produktif belum optimal, misalnya belanja infrastruktur yang benar-benar mengangkat efisiensi logistik, irigasi pertanian, dan konektivitas sentra produksi.
- Kualitas belanja yang masih terfragmentasi, program banyak tetapi dampak ekonominya kecil karena tidak fokus pada target produktivitas.
- Dukungan ke sektor riil dan investasi belum cukup agresif, terutama untuk industri bernilai tambah, UMKM naik kelas, dan penciptaan pekerjaan formal.
- Belanja rutin yang besar membuat ruang fiskal lebih sempit untuk program yang sifatnya mendorong pertumbuhan jangka menengah-panjang.
Konsumsi Rumah Tangga Masih Jadi Mesin Utama PDB
Dalam pendekatan pengeluaran, PDB terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi (PMTB), ekspor neto, dan perubahan inventori. Di Indonesia, konsumsi rumah tangga historisnya menjadi komponen paling dominan. Artinya, saat konsumsi menguat, ekonomi biasanya ikut terdorong; sebaliknya ketika konsumsi melambat, pertumbuhan ikut tertahan.
Perkiraan bahwa konsumsi rumah tangga tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan PDB memberi dua pesan penting:
- Daya beli masyarakat krusial untuk menjaga momentum ekonomi dalam jangka pendek.
- Ketergantungan yang terlalu besar pada konsumsi membuat pertumbuhan rentan jika terjadi tekanan inflasi, pelemahan pendapatan, atau gejolak harga pangan/energi.
Apa Dampaknya Jika Ekonomi Terlalu Bertumpu pada Konsumsi?
Model pertumbuhan yang terlalu konsumtif berisiko menghasilkan pertumbuhan yang “dangkal”: bergerak karena belanja masyarakat, tetapi produktivitas dan kapasitas produksi tidak naik signifikan. Dalam jangka panjang, ekonomi membutuhkan mesin tambahan berupa investasi yang kuat, ekspor bernilai tambah, serta industrialisasi yang menciptakan pekerjaan berkualitas.
Peran APBN: Menjaga Daya Beli Sekaligus Memperkuat Produktivitas
Di satu sisi, APBN memang punya mandat untuk melindungi masyarakat, misalnya lewat bantuan sosial, subsidi tepat sasaran, serta intervensi harga pangan agar inflasi terkendali. Kebijakan seperti ini penting karena langsung berkaitan dengan konsumsi rumah tangga.
Namun di sisi lain, agar benar-benar pro pertumbuhan, APBN juga perlu mempertebal sisi produktivitas. Artinya, belanja negara perlu lebih kuat mendorong:
- Investasi dan penciptaan lapangan kerja melalui proyek dan program yang meningkatkan kapasitas produksi nasional.
- Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, pelatihan vokasi, upskilling) yang relevan dengan kebutuhan industri.
- Dukungan UMKM tidak hanya berupa bantuan, tetapi akses pembiayaan, pasar, dan integrasi rantai pasok.
- Ketahanan pangan dan energi agar ekonomi tidak mudah terguncang oleh gejolak harga global.
Catatan Strategis: Belanja Pemerintah Harus Lebih “Mengungkit”
Ukuran keberhasilan APBN bukan hanya besar-kecilnya angka belanja, melainkan seberapa efektif belanja tersebut mengungkit ekonomi. Dalam konteks kritik bahwa postur APBN belum pro pertumbuhan, diskusi kebijakan biasanya mengerucut pada “kualitas belanja”: penajaman prioritas, pengurangan program yang tumpang tindih, serta evaluasi berbasis dampak.
Jika konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama PDB, maka kebijakan yang menjaga daya beli tetap penting. Tetapi agar pertumbuhan tidak rapuh, APBN perlu memperkuat mesin lain—terutama investasi produktif dan peningkatan ekspor bernilai tambah—supaya ekonomi tumbuh lebih sehat dan tahan guncangan.
Kesimpulan
Penilaian ekonom bahwa postur APBN pro pertumbuhan masih belum optimal menjadi pengingat bahwa Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga sebagai penggerak ekonomi. APBN perlu hadir dengan komposisi dan kualitas belanja yang lebih produktif: menjaga daya beli dalam jangka pendek sekaligus mendorong investasi, produktivitas, dan penciptaan kerja untuk pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
