Perbaikan pascabencana menjadi fokus utama pemerintah setelah Presiden mengerahkan seluruh kekuatan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), menegaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus berjalan cepat, terukur, dan tepat sasaran.
Dalam situasi bencana, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah kepastian: layanan dasar kembali normal, rumah dan fasilitas publik dibangun, serta roda ekonomi bergerak lagi. Karena itu, pemerintah mendorong koordinasi yang lebih rapat, pengambilan keputusan yang lebih tangkas, dan penyaluran bantuan yang lebih disiplin agar tidak terhambat prosedur yang berlarut-larut.
Arahan Presiden: Kerja Serentak, Percepat Pemulihan
Mendagri menyampaikan bahwa Presiden meminta seluruh unsur pemerintah bekerja serentak. Artinya, penanganan pascabencana tidak hanya menjadi urusan satu instansi, melainkan kerja bersama yang melibatkan kementerian/lembaga teknis, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta unsur pendukung lainnya.
Langkah ini dipandang penting karena fase pascabencana memiliki kebutuhan yang kompleks: mulai dari pendataan kerusakan, pemulihan layanan publik, rehabilitasi sosial, hingga rekonstruksi fisik yang membutuhkan perencanaan dan pembiayaan besar.
Peran Mendagri sebagai Kasatgas PRR
Dalam kapasitasnya sebagai Kasatgas PRR, Mendagri menekankan pentingnya satu komando koordinasi agar program pemulihan tidak berjalan sendiri-sendiri. Satgas PRR pada dasarnya bertugas mengawal percepatan, menyinkronkan program, serta memastikan target rehabilitasi dan rekonstruksi tercapai sesuai rencana.
Koordinasi yang kuat juga diperlukan untuk meminimalkan tumpang tindih bantuan, mempercepat penyelesaian hambatan administratif, dan memastikan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan warga terdampak.
Fokus utama Satgas PRR
- Memastikan layanan dasar pulih seperti air bersih, listrik, layanan kesehatan, dan pendidikan.
- Mempercepat pendataan kerusakan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur penting.
- Mengawal perencanaan rekonstruksi agar bangunan lebih aman dan tahan bencana.
- Mendorong sinergi pendanaan antara APBN, APBD, dan sumber pendanaan lain yang sah.
Mengapa Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penting?
Perbaikan pascabencana bukan hanya soal membangun kembali yang rusak, tetapi juga soal memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Semakin lama proses pemulihan, semakin besar dampaknya pada pekerjaan warga, aktivitas pendidikan anak, kesehatan lingkungan, hingga stabilitas sosial di daerah.
Karena itu, pemerintah menargetkan pemulihan dapat dilakukan dengan prinsip cepat namun tetap akuntabel. Percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas bangunan, ketepatan penerima bantuan, maupun transparansi penggunaan anggaran.
Koordinasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci
Mendagri juga menyoroti peran pemerintah daerah. Pemda berada di garda terdepan karena memiliki data lapangan, memahami kondisi wilayah, dan berinteraksi langsung dengan masyarakat terdampak. Namun, dalam banyak kasus, pemda membutuhkan dukungan teknis dan pendanaan yang kuat dari pemerintah pusat agar percepatan benar-benar terjadi.
Di sinilah fungsi koordinasi menjadi krusial: menyamakan data, menyusun prioritas, dan mengeksekusi program di lapangan tanpa menunggu terlalu lama.
Hal yang biasanya menjadi prioritas perbaikan
- Perbaikan akses jalan dan jembatan agar distribusi logistik lancar.
- Pemulihan fasilitas kesehatan dan layanan darurat.
- Penyediaan hunian sementara dan percepatan hunian tetap.
- Rehabilitasi sekolah dan fasilitas pendidikan.
- Pemulihan jaringan air bersih dan sanitasi.
Transparansi dan Ketepatan Sasaran
Dalam percepatan perbaikan pascabencana, ketepatan data penerima bantuan menjadi faktor penentu. Pendataan kerusakan rumah dan aset publik harus dilakukan secara cermat agar bantuan tidak salah sasaran atau memunculkan konflik sosial.
Mendagri mendorong agar seluruh pihak berpegang pada data yang tervalidasi serta menjalankan mekanisme pengawasan. Dengan begitu, percepatan pemulihan tetap berada di koridor tata kelola yang baik.
Penutup
Pernyataan Mendagri sebagai Kasatgas PRR menegaskan bahwa pemerintah serius mengawal percepatan pemulihan. Dengan arahan Presiden untuk mengerahkan kekuatan lintas sektor, perbaikan pascabencana diharapkan berjalan lebih cepat, lebih rapi, dan benar-benar menjawab kebutuhan warga di lapangan.
Ke depan, keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi akan sangat ditentukan oleh kekompakan pusat-daerah, kecepatan eksekusi, serta komitmen menjaga kualitas dan akuntabilitas. Warga terdampak tidak hanya butuh bantuan cepat, tetapi juga pemulihan yang berkelanjutan agar dapat kembali hidup normal dan lebih tangguh menghadapi risiko bencana.
